PAREPARE, PILARKITA.COM – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir Dony Erwan Brilianto, ST, MM, melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor Pertanahan Kota Parepare, Kamis, 18 Desember 2025.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda pembinaan dan penguatan pelaksanaan tugas serta fungsi Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Kedatangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, Ridwan Jali Nurcahyo, ST. QRMP, didampingi para pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Parepare.
Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja, capaian kinerja, serta implementasi kebijakan pertanahan yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan Monev tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penilaian terhadap kualitas layanan pertanahan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur pelayanan.
Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi momentum untuk memberikan arahan, penguatan, serta masukan konstruktif guna mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan optimalisasi kinerja organisasi di Kantor Pertanahan Kota Parepare.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, sejalan dengan arahan dan pembinaan yang diberikan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Parepare semakin solid dalam menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat transparansi dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan kerja dan monitoring evaluasi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, mudah, dan berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. (*)
