PAREPARE, PILARKITA.COM – Wali Kota Tasming Hamid mengapresiasi pelaksanaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Auditorium BJ Habibie, Kompleks Rujab Wali Kota, Kamis, 29 Januari 2026.
Acara dibuka secara Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Akbar Ali, dihadiri Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Wakil Wali Kota Hermanto, unsur pimpinan Kemendagri, Ketua KPU Kota Parepare, Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare, serta pejabat SKPD. Peserta juga berasal dari Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Kemendagri, Sahrulyadi, dalam laporannya menekankan pentingnya strategi pemantauan politik daerah berbasis data. Integrasi data yang sistematis dianggap krusial untuk membaca dinamika sosial-politik dan merumuskan langkah antisipatif pemerintah.
Wali Kota Tasming Hamid menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, menilai forum konsolidasi sebagai ruang strategis untuk menyatukan data, memperkuat koordinasi, dan merumuskan strategi pemantauan politik yang adaptif. Ia berharap forum menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif guna menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di daerah.
Sementara itu, Akbar Ali menekankan peran Kemendagri dalam memfasilitasi demokrasi, mulai dari regulasi politik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, hingga pendidikan politik masyarakat. Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah yang bertujuan meningkatkan proporsionalitas penyelenggaraan pemilu.
Menanggapi kegiatan ini, Ketua Bawaslu Parepare Muh. Zainal Asnun menegaskan komitmen penuh Bawaslu dalam mendukung penguatan pemantauan politik daerah. “Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting sebagai dasar pengawasan partisipatif serta pencegahan potensi kerawanan politik, khususnya menjelang tahapan pemilu dan pemilihan,” ujarnya. (*)
