PAREPARE, PILARKITA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan pembangunan triwulan III tahun anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Amarun Agung Hamka, dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut, dilaporkan bahwa capaian kinerja fisik pembangunan hingga 30 September 2025 berada di angka 72,02 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan III tahun sebelumnya yang berada di angka 72,18 persen.
Sementara itu, realisasi belanja melalui APBD 2025 tercatat sebesar Rp557 miliar lebih, atau setara dengan 56,39 persen dari total belanja daerah. Belanja ini membiayai 158 program, 468 kegiatan, dan 1.553 sub kegiatan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Parepare, Zulkarnaen Nasrun mengungkapkan target pendapatan daerah pada APBD 2025 senilai Rp938 miliar lebih, dan hingga akhir September telah terealisasi Rp687 miliar lebih atau 73,28 persen dari target.
Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp291 miliar lebih, hingga 30 September telah terealisasi sebesar Rp212 miliar lebih, atau 72,76 persen. Dibandingkan tahun 2024, terjadi peningkatan nominal, meskipun persentase realisasi terhadap target sedikit menurun.
“Pada 2024, realisasi PAD sebesar Rp183 miliar lebih atau 90 persen dari target. Namun tahun ini target lebih besar sehingga persentasenya menurun,” ujar Zulkarnaen.
Total APBD Pokok 2025 tercatat sebesar Rp989 miliar lebih, dan mengalami perubahan parsial menjadi Rp960 miliar lebih. Dari total belanja tersebut, hingga akhir September, telah terealisasi Rp539 miliar lebih atau 56,21 persen.
Secara rinci, belanja operasi dari alokasi Rp862 miliar telah terealisasi Rp515 miliar (59,74%), belanja modal dari Rp87 miliar terealisasi Rp24 miliar (27,76%), dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar baru terealisasi Rp56 juta (0,56%).
Dari segi kinerja fisik perangkat daerah, lima OPD dengan capaian tertinggi adalah, Kecamatan Soreang – 89,70%, Satpol PP – 85,75%, DPMPTSP – 80,45%, Kecamatan Ujung – 80,44%, dan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie – 79,67%.
Untuk serapan anggaran, lima besar OPD dengan realisasi tertinggi, yakni RSUD Andi Makkasau – 77,91%, Sekretariat DPRD – 68,95%, BKPSDM – 67,50%, Kecamatan Soreang – 67,07%, dan Kecamatan Bacukiki – 66,90%.
Wali Kota Tasming Hamid menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, agar program-program prioritas baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional dapat terintegrasi dengan baik.
Pj Sekda, Amarun Agung Hamka, menilai capaian kinerja dan serapan anggaran cukup baik. Namun, ia menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. “Setiap OPD perlu melakukan inovasi untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah,” ujar Hamka.
Sementara itu, Kepala BPS Parepare, Dian Ernawaty, yang turut hadir dalam Rakor Monev, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkot dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan makro Parepare dalam enam tahun terakhir turun dari 5 persen lebih menjadi 4,4 persen. Ini capaian signifikan, namun menjadi tantangan ke depan karena strategi pengentasan kemiskinan kini harus lebih spesifik,” ungkap Dian.
Ia juga memberi masukan terkait pengendalian inflasi, deflasi, dan dorongan untuk tetap optimis dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Parepare. (*)
