PAREPARE, PILARKITA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menghadapi tantangan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026.
Itu menyusul kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada dan transfer ke daerah (TKD). Total pemangkasan yang diterima Pemkot Parepare mencapai Rp101 miliar, menjadikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 turun drastis dari Rp982 miliar menjadi sekitar Rp800 miliar lebih.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, saat dikonfirmasi terkait kondisi fiskal daerah, Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurutnya, pemangkasan TKD tersebut tentu akan berimplikasi pada berbagai program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintahan Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto.
“Kita dikurangi Rp101 miliar. Tentu ini akan berdampak pada realisasi sejumlah program prioritas yang kemungkinan besar tidak bisa dijalankan sepenuhnya,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Parepare juga harus menanggung beban belanja pegawai yang kian meningkat, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp67 miliar, serta PPPK paruh waktu sekitar Rp10 miliar.
“Meski sulit di tengah kondisi efisiensi, kami pemerintah kota tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan seluruh program prioritas bapak Wali Kota,” tambahnya.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah keterbatasan, Pemkot Parepare akan mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini mencakup peningkatan penerimaan dari sektor retribusi dan pajak daerah melalui penerapan sistem pembayaran berbasis digital.
“Kita akan optimalisasi PAD. Penerimaan pajak dan retribusi akan menggunakan sistem digital untuk mencegah kebocoran. Kolaborasi antar-satuan kerja juga akan diperkuat,” jelasnya.
Pemkot Parepare tetap menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, meskipun harus melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan di tingkat daerah.
Dengan strategi efisiensi internal, digitalisasi sistem pembayaran, dan peningkatan kinerja perangkat daerah, Pemkot Parepare berharap dapat mempertahankan stabilitas fiskal serta tetap melanjutkan program-program pembangunan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kami optimistis, dengan kerja sama dan efisiensi yang tepat, Parepare tetap bisa tumbuh dan berbenah,” pungkasnya. (*)
