Oleh: Dr. Ahdar
(Dosen Pascasarjana IAIN Parepare)
Setiap tahun, tanggal 28 Oktober menjadi pengingat penting bagi perjalanan bangsa ini. Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah tentang persatuan bahasa, bangsa, dan tanah air, tetapi juga tentang kesadaran kolektif untuk membangun Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan. Di tengah perubahan zaman yang cepat, semangat itu menuntut tafsir baru: bagaimana pemuda dapat mengambil peran dalam mewujudkan pendidikan yang setara dan bebas dari bias gender.
Bias Gender di Dunia Pendidikan
Meski bangsa ini telah menapaki usia kemerdekaan hampir delapan dekade, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Data dari berbagai survei dan laporan pendidikan menunjukkan masih adanya ketimpangan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Perempuan masih kerap menghadapi hambatan sosial, budaya, dan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, karena peran utamanya dianggap akan berpusat di ranah domestik. Di sisi lain, anak laki-laki juga terperangkap dalam stereotip bahwa mereka harus kuat, rasional, dan tidak boleh memperlihatkan emosi.
Padahal, keduanya adalah bentuk ketidakadilan yang sama. Bias gender dalam pendidikan tidak hanya menghalangi potensi individu, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa. Ketika separuh dari potensi generasi muda terkekang oleh norma sosial yang tidak adil, maka separuh kekuatan bangsa sesungguhnya hilang.
Pemuda dan Tanggung Jawab Perubahan
Pemuda hari ini tumbuh dalam era yang serba terbuka. Mereka memiliki akses luas terhadap informasi, teknologi, dan jejaring sosial. Karena itu, mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar untuk menjadi agen perubahan.
Perjuangan pemuda kini tidak lagi berwujud perang fisik melawan penjajahan, tetapi perjuangan melawan ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan bias yang masih melekat di berbagai lini kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.
Pemuda harus hadir sebagai garda depan untuk membangun kesadaran baru bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa melihat jenis kelamin. Kampanye kesetaraan tidak selalu harus besar dan megah; ia bisa dimulai dari tindakan-tindakan sederhana. Mengoreksi candaan seksis di ruang kelas, memastikan perempuan memiliki ruang bicara yang sama dalam organisasi kampus, atau menolak praktik diskriminatif di lingkungan pendidikan—semuanya adalah langkah kecil menuju perubahan besar.
Peran Guru dan Sekolah
Dalam konteks pendidikan, guru memegang peran sangat strategis. Guru bukan hanya pengajar ilmu, tetapi juga pembentuk karakter dan nilai. Ketika seorang guru tanpa sadar mengatakan “laki-laki jangan menangis” atau “pekerjaan rumah tangga tugas perempuan”, di situlah nilai-nilai ketimpangan sedang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua peserta didik. Kurikulum perlu disusun dengan perspektif kesetaraan gender tidak sekadar formalitas, tetapi betul-betul diinternalisasi dalam praktik pembelajaran. Buku ajar, ilustrasi, dan contoh kasus di kelas harus merepresentasikan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang.
Selain itu, guru perlu mendapatkan pelatihan tentang pendidikan sensitif gender agar mereka mampu mengenali dan mengoreksi bias yang sering kali terjadi secara tidak sadar. Pendidikan yang setara tidak berarti meniadakan perbedaan, tetapi menghargai keberagaman dan memberikan ruang yang adil bagi setiap individu untuk berkembang.
Pendidikan Setara, Indonesia Berdaya
Kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya soal moralitas, tetapi juga soal kualitas sumber daya manusia. Dunia kerja dan masyarakat modern menuntut kolaborasi lintas peran, empati, dan kemampuan berpikir kritis nilai-nilai yang hanya dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang adil dan terbuka.
Negara-negara maju telah membuktikan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan sosial. Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, dan partisipasi sosial menjadi lebih kuat.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menuju ke arah itu. Melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, pelatihan guru yang sensitif gender, dan peran aktif pemuda dalam mengampanyekan nilai-nilai keadilan, kita dapat membangun sistem pendidikan yang benar-benar memerdekakan.
Sumpah Pemuda dan Spirit Kesetaraan
Spirit Sumpah Pemuda tahun 1928 lahir dari kesadaran kolektif anak bangsa yang ingin meniadakan sekat-sekat primordial. Kini, tantangan kita adalah meniadakan sekat-sekat sosial yang muncul dari ketidakadilan gender.
Semangat “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” perlu diterjemahkan dalam konteks kekinian sebagai “satu pendidikan untuk semua, tanpa diskriminasi.” Pemuda sebagai pewaris semangat Sumpah Pemuda harus memegang peranan penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial.
Ketika pemuda memahami bahwa kesetaraan gender bukan isu perempuan semata, melainkan isu kemanusiaan dan kemajuan bangsa, maka saat itulah arah pendidikan Indonesia akan berubah.
Penutup
Indonesia yang kita cita-citakan bukan hanya Indonesia yang bersatu, tetapi juga Indonesia yang berkeadilan. Pendidikan tanpa bias gender adalah fondasi dari cita-cita itu. Di tangan pemuda yang berpikiran terbuka, berani, dan peduli, kesetaraan bukan lagi impian, melainkan kenyataan.
Mari jadikan momentum Sumpah Pemuda tahun ini sebagai panggilan moral untuk memperjuangkan pendidikan yang adil bagi semua. Sebab hanya dengan pendidikan yang setara, Indonesia benar-benar dapat berkarya dan berdaya bagi seluruh anak bangsanya—tanpa terkecuali.
