PINRANG, PILARKITA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, DPRD, dan Koalisi Masyarakat Pinrang (KOMPI) sepakat membentuk tim pengawasan khusus. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan dana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berjalan transparan dan akuntabel, khususnya menyusul penyesuaian tarif yang menuai polemik di masyarakat.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Pinrang, Rabu 3 September 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pinrang, A. Nasrun Paturusi, ini dihadiri oleh seluruh pihak terkait, termasuk Bupati Andi Irwan Hamid, Wakil Bupati Sudirman Bungi, serta jajaran Forkopimda.
Dalam kesempatan itu, Bupati Irwan Hamid menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif PBB-P2 telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia mengungkapkan, nilai penyesuaian rata-rata mencapai 44,2% dengan realisasi penerimaan yang telah mencapai 62% dari target.
“Kita duduk bersama di sini untuk mencari solusi tepat agar polemik ini bisa diselesaikan dengan baik. Hasil PBB-P2 ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pinrang,” tegas Bupati Irwan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sudirman Bungi menambahkan bahwa proses penyesuaian tarif telah melalui kajian yang matang dan sosialisasi. “Secara umum, belum ada keluhan yang signifikan dari masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan KOMPI, Afandi, menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam realisasi dan pengelolaan anggaran. “Sosialisasi juga harus lebih gencar agar masyarakat memahami dan tidak terbebani,” tutur Afandi.
Sebagai tindak lanjut, dibentuklah tim kerja yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa. Tim ini akan bertugas mengawal proses penerapan tarif dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rapat yang berlangsung kondusif itu juga dihadiri oleh Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani, Dandim 1404 Letkol Abdullah Mahuwa, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(*)
